Pemerintah Kabupaten Kediri kembali membangun komitmen dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas, serta berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik. 

Komitmen tersebut ditegaskan melalui deklarasi penguatan kembali komitmen bersama dan sosialisasi pembangunan zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), di Ruang Tegowangi BKAD pada Selasa (6/10).

Wakil Bupati Kediri Dewi Mariya Ulfa mewakili ‎Bupati Hanindhito Himawan Pramana menyampaikan, pembangunan zona integritas merupakan langkah strategis untuk mewujudkan komitmen tersebut.
‎
‎”Komitmen tersebut harus dimulai dari jajaran pimpinan dan menjadi keteladanan bagi seluruh aparatur,” ujarnya.
‎
‎Mbak Dewi menambahkan, ‎Pembangunan zona integritas menuju WBK/WBBM, juga dalam upaya untuk mencegah dan meminimalkan risiko terjadinya korupsi, gratifikasi, konflik kepentingan maupun pelanggaran integritas lainnya.
‎
‎Sementara itu, Inspektur Inspektorat Kabupaten Kediri Wirawan menambahkan, pembangunan zona integritas diarahkan untuk meningkatkan pemahaman aparatur mengenai konsep dan tahapannya.

“Yang paling penting adalah adanya perubahan pola pikir, budaya kerja, serta komitmen nyata dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat,” terang Wirawan.
‎
‎Untuk tahun 2026, Pemerintah Kabupaten Kediri kembali mempersiapkan sejumlah perangkat daerah dan unit pelayanan untuk diarahkan dalam pembangunan zona integritas menuju WBK/WBBM. 

Langkah tersebut sekaligus menjadi bagian dari kesinambungan pembangunan zona integritas yang telah dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Kediri sejak 2018.
‎